Rss

Banner_Quickbet
maxbet2

PD Tidak Masalah Jika Khofifah Gabung Jokowi

PD Tidak Masalah Jika Khofifah Gabung Jokowi – Walaupun mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, Gubernur Jawa timur Diambil Khofifah Indar Parawansa mengaku jalinan dengan Partai Demokrat (PD) masih baik. Dia mengaku sudah menyampaikan sikap politiknya itu pada Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .

Hal itu dijelaskan Khofifah tuntas memberi tausiyah di acara peringatan tahun baru Islam 1440 Hijriah di lapangan Desa Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

” Insyaallah tidak ada persoalan, bener insyaallah tidak ada persoalan, dengan pusat ya (DPP PD) , ” kata Khofifah waktu disinggung kondisi jalinan dengan PD setelah dirinya menyampaikan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, Jumat (21/9/2018) pagi hari.

Nama Khofifah dan wakilnya Emil Elestianto Dardak muncul dalam susunan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa timur. Walaupun sebetulnya, waktu pencalonan gubernur dalam Pilgub Jawa timur 2018, keduanya didukung Partai Demokrat (PD) .

Dalam susunan TKD, Khofifah buat jadi diantaranya Dewan Penasihat. Sekejap Emil masuk Dewan Pengarah.

Sisa Menteri Sosial ini mengaku telah menjumpai SBY terkait pilihan pribadinya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Sayangnya, dia malas menyampaikan respon SBY saat itu.

” Sebelum Pilpres saya sowan ke beliau (SBY) dan dua hari tempo hari Pak Emil ditimbali (di panggil) beliau, dan saya beri salam hormat saya. Waktu semua harus dibuka rek, ” terangnya.

Walaupun itu, Ketum PP Muslimat NU ini menolak jika disebut sikap politiknya saat ini tengah berseberangan dengan PD.

” Endak berseberangan lah, ini adalah bagian dari proses bagaimana afiliasi politik tingkat regional dengan nasional. InsyaAllah semua baik-baik saja, ” tegasnya.

Wasekjen PKB Daniel Johan Menyampaikan Konstruksi Kabinet Seutuhnya Berada Di Tangan Jokowi

Wasekjen PKB Daniel Johan Menyampaikan Konstruksi Kabinet Seutuhnya Berada Di Tangan Jokowi – Fadli Zon serta Rizal Ramli menekan Presiden Joko Widodo selekasnya melepaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. PKB malas ikut serta.

Wasekjen PKB Daniel Johan menyampaikan konstruksi kabinet seutuhnya berada di tangan Jokowi. Jokowi dimaksud memiliki hak memastikan bentuk kabinetnya.

” Jika masalah kabinet seutuhnya kebijakan presiden, ” tutur Daniel, Jumat (21/9/2018) .
Daniel menyatakan masalah kabinet semestinya diserahkan ke Jokowi. Menjadi presiden, Jokowi bisa menilainya kapasitas menteri-menterinya, termasuk juga Enggar.

” Sebab presiden yang tahu dengan detil semua kapasitas kementerian yang ada, ” ucap Daniel. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras Mendag Enggartiasto Lukita. Fadli menyebutkan Mendag menjadi menteri tukang import serta wajar di-reshuffle.

Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli turut menekan Presiden Joko Widodo berlaku tegas pada Enggar. Rizal menyebutkan telah waktunya Enggar dicopot dari jabatannya berkaitan dengan kebijakan import beras.

” Saya imbau Presiden Jokowi berlaku. Telah jelas kok angkanya yang benar. Tidak dapat biarlah Enggar seperti berikut, petantang-petenteng seperti gini. Telah saatnya ditukar, ” tutur Rizal.

Asset First Travel Di Sita Oleh Negara

Asset First Travel Di Sita Oleh Negara – Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengamini putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk merebut negara asset First Travel. Meski sebenarnya, uang-uang itu diterima dari menipu jemaah. Bagaimana harusnya?

” Menurut Kasus 46 ayat (2) KUHAP, pada masalah yg udah diputus, jadi benda sitaan diserahkan pada pihak yg dimaksud dalam vonis, untuk negara, digunakan untuk masalah lainnya atau untuk dihancurkan, ” kata Prof Hibnu Nugroho, Minggu (2/9/2018).

Menurut guru besar pidana Kampus Jenderal Soedirman (Unsoed) itu, Hibnu menilainya putusan diatas rupanya hakim mengusahakan untuk waspada membuat perlindungan kebutuhan orang, dalam hal seperti ini beberapa korban. Hingga asset untuk sesaat ada di tangan pemerintah.

” Nantinya sesudah inkracht alangkah lebih baik pemerintah bekerja bersama dengan kas negara mengatur pengembaliannya pada beberapa korban, ” kata kata Hibnu.

Dalam putusannya, hakim menyebutkan Anniesa-Andika-Kiki membersihkan uang jemaah sampai Rp 905 miliar. Dari banyaknya itu, udah diambil asset sejumlah Rp 60-an miliar.

” Jikalau tak (dikembalikan ke jemaah), jadi hal seperti ini miliki potensi untuk digugat oleh orang dalam hal seperti ini beberapa korban, ” cetus Hibnu.

Awal mulanya, PN Depok pada 30 Mei 2018 akan memutus merebut asset bos First Travel untuk negara. Alasannya, bakal berlangsung ketidakpastian hukum kalau aset-aset yg disuruh jaksa dalam tuntutan dikembalikan pada calon jemaah sebagai korban.

” Tapi oleh sebab pengurus pengelola asset korban First Travel menyebutkan menampik, baik lewat surat serta di persidangan, jadi untuk menahan terjadinya ketidakpastian hukum atas tanda untuk bukti itu, jadi adil serta perlu jikalau tanda untuk bukti point 1-529 dirampas untuk negara, ” tegas hakim dalam sidang vonis bos First Travel di PN Depok.

Ketua Umum Golkar Dan Ketua Umum PKB Mengulas Persiapan Pilpres 2019

Ketua Umum Golkar Dan Ketua Umum PKB Mengulas Persiapan Pilpres 2019 – PKB menyebutkan ticket VIP pilpres yang dipunyai bersama dengan Golkar untuk mensupport Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi capres di 2019. Ke-2 partai juga setuju melindungi kekompakan serta kerja sama taktiks.

” PKB serta Golkar masih koalisi mensupport Jokowi, serta kita setuju melindungi kekompakan serta kerja sama taktiks pada PKB serta Golkar, bakal membuat pokja bersama dengan supaya koalisi kelak efisien serta mempunyai fondasi yang kuat untuk memajukan orang-orang, ” kata Wasekjen PKB Daniel Johan, Rabu (4/7/2018) malam.

Pada awal mulanya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengulas persiapan Pilpres 2019. Kedua-duanya menyinggung ticket VIP Pilpres 2019.

” Ya, pasti yang tadi dengan Pak Imin menyampaikan yang mempunyai karcis terusan yaitu PKB serta Golkar, ” kata Airlangga di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Hal semacam itu di sampaikan Airlangga waktu menjawab pertanyaan wartawan tentang gosip Juiceuf Kalla serta Agus Harimurti
Selain itu, Cak Imin menyampaikan, bila Golkar serta PKB menyatu, ada ticket VIP menuju pilpres. Sayangnya, Cak Imin tidak menuturkan ticket apa yang disebut.

” Golkar serta PKB menyatu, satu ticket menuju pilpres, ticket VIP, ” tutur Cak Imin meneruskan pernyataan Airlangga.

Salam Metal Bupati Purbalingga

Salam Metal Bupati Purbalingga – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hamka Haq membetulkan Bupati Purbalingga, Tasdi membawa lambang partai lewat salam tiga jari waktu digelangdang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sangkaan masalah korupsi. Menurut dia aksi itu merugikan PDIP.

” Ya dirugikan lah, ya tetaplah kita terasa rugi, ” kata Hamka pada wartawan, Kamis (7/6/2016).

Hamka menerangkan, apa yang dikerjakan Tasdi seakan-akan mencitrakan PDI Perjuangan. Sebab, salam metal tiga jari dipakai PDIP dalam mensosialisasikan nomor urut Pemilu 2019 yang akan datang.

” Dia membawa nama PDI Perjuangan ya kan, jadi orang-orang kita minta itu kan oknum yang lakukan korupsi bukanlah atas nama PDIP, jadi janganlah diliat dari sisi itu, ” katanya.

Meskipun demikian, PDIP kata Hamka juga akan tetaplah mengolah Tasdi dengan administrasi atas sangkaan keterlibatan bupati Purbalingga dikasus korupsi.

Lanjutnya, bila memanglah dapat dibuktikan bersalah Tasdi juga akan selekasnya di pecat dari partai berlambang Banteng itu.

” Jika bukti kuat umumnya kita kebijakanaan tidaklah perlu menanti bukti-bukti laun segera pecat, berarti telah cukup buktinya, ” ucapnya.

Bupati Purbalingga Tasdi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK Selasa (5/6) berkaitan project di Purbalingga. Waktu digelandang ke KPK, Tasdi pernah tunjukkan salam metal pada mass media.

Berlainan dengan Hamka, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno malah berasumsi salam metal yang ditunjukan tasdi mengisyaratkan bila dianya jadi kader yang setia.

” Berarti tunjukkan dia yaitu kader yang setia. Dia ingin tunjukkan kalau dia yaitu seseorang banteng, ” tutur Hendrawan waktu dihubungi wartawan, Kamis, 6 Mei 2018.

Hendrawan menilainya, jadi kader partai, Tasdi adalah orang yang begitu perduli dengan partai, serta senantiasa berpihak untuk mensejahterakan ranting, pengurus-pengurus cabang, dsb.

” Kami maknai jadi kalau dia yaitu orang yg berjuang untuk rakyat, ” ucap dia.

Meski dipandang setia, Hendrawan meyakinkan pihaknya akan tidak berikan pertolongan hukum pada Tasdi. PDIP menginginkan berlaku adil ke semuanya kader yang terjaring OTT.

” Jadi Sekjen (Hasto Kristiyanto) pada umumnya menyebutkan akan tidak ada pertolongan hukum serta dipecat saat itu juga. Itu untuk berikan dimensi keadilan untuk semuanya. Karna ada kader yang terlebih dulu juga demikian. Jadi, ini bukanlah masalah like atau dislike, ” tutur Supratikno.