Rss

Banner_Quickbet
maxbet2

Pernyataan Moeldoko

Pernyataan Moeldoko – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah akan tidak melemahkan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dalam perlakuan tindak pidana korupsi. Walau, kata dia, ada saran delik tindak pidana korupsi dimasukan kedalam revisi KUHP.

” Istana mensupport penguatan KPK, prinsipnya pandangan Presiden begitu terang, clear. Presiden juga akan mensupport seutuhnya usaha dari mulai mencegah hingga penindakan oleh KPK, ” kata Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Bahkan juga, sambung dia, pemerintah serta KPK sudah buat perjanjian untuk mencegah korupsi. Perjanjian itu nanti juga akan dituangkan dalam satu Ketentuan Presiden (Perpres).

” Kita telah buat kesepatana dengan KPK serta selekasnya turun Perpresnya untuk mencegah korupsi. Kan Presiden begitu konsen dengan kehadiran serta peranan KPK, ” ucap Moeldoko.

Terlebih dulu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan revisi KUHP bisa menyingkirkan kewenangan KPK dalam mengatasi masalah korupsi. Hal semacam ini, kata Peneliti ICW Lola Easter, dapat diliat dari Pasal 729 di RKUHP, terbuka kesempatan untuk instansi berdiri sendiri beda untuk mengatasi tindak pidana spesial.

” Di Pasal 723 RKUHP lalu mementahkan itu semuanya, dengan katakan setahun mulai sejak revisi KUHP ini disahkan, buku sakunya, atau yang berbentuk ketetapan biasanya itu berlaku untuk semuanya undang-undang. Jadi ini kan seperti ada inkonsistensi, ” kata Lola di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 3 Juni 2018.

” Nah ini kami cemas kalau lalu masalah kewenangan instansi berdiri sendiri ini jadi dipertaruhkan di situ, ” sambung dia.